"Langkah Telkom itu sudah betul sekali. Apa yang dilakukan oleh Telkom itu, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia," kata Nonot Harsono di Jakarta, Rabu (3/2).
Mendukung pernyataannya, Nonot merujuk pada Undang-undang (UU) No 32/2002 tentang Penyiaran dan UU No 33/2009 tentang Perfilman.
Kedua UU itu, kata dia, mewajibkan Lembaga penyiaran berlangganan dan pelaku usaha kegiatan pertunjukan film melalui jaringan teknologi informatika harus berbadan hukum Indonesia dan wajib memperoleh izin dari pemerintah Indonesia.
Bahkan, jelas Nonot, pada pasal 41 UU No 33/2009, kembali dipertegas, kewajiban pemerintah untuk mencegah masuknya film impor yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.
"Dengan dua UU itu, Pemerintah seharusnya sudah bisa bertindak terhadap Netflix. Bukan hanya wajib berbadan hukum Indonesia dan memenuhi aturan konten, tapi pemerintah perlu melindungi anak-anaknya. Yakni, operator telekomunikasi dan konsumennya. Caranya, dengan mensyaratkan Netflix bekerja sama dengan operator telekomunikasi Indonesia," kata dia.
Menurut Nonot, pemerintah sudah saatnya mengatur konten atau yang diistilahkan dengan over the top (OTT) asing.
"Dengan momentum Netflix ini, pemerintah bisa mulai mengatur OTT-OTT yang lain. Kalau semua perusahaan OTT beroperasi di luar negeri, tanpa membuka kantor atau badan usaha di Indonesia, bayar lewat kartu kredit, lalu bagaimana dengan pajak, bagaimana dengan upaya penciptaan lapangan kerja?" kata Nonot.
Oleh karena itu, lanjut Nonot, pemerintah tidak boleh hanya menerima syarat berbadan hukum Indonesia, dan kontennya memenuhi aturan, tapi yang paling penting adalah Netflix harus bekerja sama dengan operator telekomunikasi nasional.
"Biar Netflix dan operator bisa negosiasi tentang biaya bandwidth, biaya BHP, dan lain-lain. Ini tidak hanya berlaku untuk Netflix saja, tapi OTT lain," kata dia.
Seperti diketahui, pada 7 Januari 2016, Netflix mulai beroperasi, meraih pelanggan, meraup untung di Indonesia. Untuk satu bulan pertama, pelanggan di Indonesia digratiskan. Tapi mulai bulan kedua, tepatnya per 7 Februari 2016, pelanggan mulai bayar ke Netflix dengan tarif bervariasi antara Rp 109.000 sampai Rp 170.000 per bulan. Namun, Pemerintah, dalam hal ini Kominfo, masih membahas apakah layanan streaming film berbayar dari Amerika Serikat (AS) itu diijinkan berbisnis di Indonesia atau tidak.
Pada akhir Januari 2016, manajemen Telkom secara resmi mengambil keputusan untuk sementara memblokir layanan film streaming, Netflix. Langkah itu bukan hanya untuk melindungi konsumen, tapi juga sebagai dukungan Telkom sebagai BUMN kepada Pemerintah selaku regulator agar Netflix segera melakukan pembicaraan dengan regulator ataupun operator. Ini untuk memberikan kepastian layanan Netflix kepada masyarakat Indonesia.
"Langkah yang kami ambil dilatarbelakangi untuk melakukan perlindungan dan kepastian layanan kepada masyarakat Indonesia," tegas Arif Prabowo, Vice President Corporate Communication Telkom, dalam keterangan resminya.
Pada Peraturan Menkominfo (PM) No 21 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas mewajibkan kepada penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa penyediaan konten melakukan upaya perlindungan pengguna.
Sesuai amanat dari PM No 21/2013 itu, maka dalam rangka melindungi pelanggannya dari potensi kerugian immaterial dan material, Telkom memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap layanan Netflix sampai dengan dipenuhinya semua ketentuan yang ditetapkan Kominfo dan/atau lembaga pemerintahan terkait lainnya.
Hal ini juga diterapkan negara lain terhadap Netflix. Di Vietnam, pemeritah setempat saat ini meminta Netflix agar memiliki ijin dari regulator setempat dan memastikan content yang disalurkan comply dengan aturan yang ada di Vietnam.
Sementara, di Singapura dan juga Italia, layanan Netflix juga pernah diblokir sampai dengan mereka mematuhi regulasi yang berlaku di dua negara tersebut.
